PERMENDAGRI 12 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah atau UPTD. Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2017 diatur bagaimana mengklasifikasikan cabang dinas dan bagaimana membentuk unit pelaksana teknis di daerah.
PERMENDAGRI 12 Tahun 2017 adalah penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana dalam pasal 19 Ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang unit pelaksana teknis daerah diatur oleh peraturan menteri dalam negeri setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari menteri terkait.
Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juga disebutkan dalam Pasal 28 ayat (5), Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 49 ayat (5) perlunya menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pedoman dan klasifikasi cabang dinas serta unit pelaksana teknis daerah baik itu provinsi atau pun kabupaten/kota.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 yang dimaksud dengan Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
Sedangkan yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD merupakan komponen perangkat daerah yang bertugas melaksanakan dan mengurus hal-hal teknis di daerah seperti UPTD Kesehatan yang mengurus masalah teknis kesehatan di daerah, UPTD Pertanian yang mengurus masalah pertanian dan sebagainya.
Dalam PERMENDAGRI 12 tahun 2017 diatur bagaimana membentuk cabang dinas tingkat provinsi dan tingkat daerah dan tentu ini sangat bermanfaat bagi Anda yang bekerja di sektor pemerintahan atau bagi mahasiswa yang sedang menjalani program skripsi.
Bagi anda yang ingin mempelajari permendagri nomor 12 tahun 2017 dapat anda simak melalui link ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 PDF. Silahkan dipergunakan secara bijak dan semoga file tersebut bermanfaat bagi Anda. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.....
PERMENDAGRI 12 Tahun 2017 adalah penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana dalam pasal 19 Ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang unit pelaksana teknis daerah diatur oleh peraturan menteri dalam negeri setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari menteri terkait.
Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juga disebutkan dalam Pasal 28 ayat (5), Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 49 ayat (5) perlunya menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pedoman dan klasifikasi cabang dinas serta unit pelaksana teknis daerah baik itu provinsi atau pun kabupaten/kota.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 yang dimaksud dengan Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
Sedangkan yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD merupakan komponen perangkat daerah yang bertugas melaksanakan dan mengurus hal-hal teknis di daerah seperti UPTD Kesehatan yang mengurus masalah teknis kesehatan di daerah, UPTD Pertanian yang mengurus masalah pertanian dan sebagainya.
Dalam PERMENDAGRI 12 tahun 2017 diatur bagaimana membentuk cabang dinas tingkat provinsi dan tingkat daerah dan tentu ini sangat bermanfaat bagi Anda yang bekerja di sektor pemerintahan atau bagi mahasiswa yang sedang menjalani program skripsi.
Bagi anda yang ingin mempelajari permendagri nomor 12 tahun 2017 dapat anda simak melalui link ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 PDF. Silahkan dipergunakan secara bijak dan semoga file tersebut bermanfaat bagi Anda. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.....
